Lapor LAKSA Sepekan, 330 Aduan Masyarakat Masuk Selama Periode 12 hingga 19 Juni 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang melalui UPT Pengelola Ruang Kendali Kota (PRKK) mencatat sebanyak 330 laporan masyarakat masuk melalui kanal pengaduan Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (LAKSA) selama periode 12 hingga 19 Juni 2026.
Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali Kota, Muhammad Iqbal Santoso, menjelaskan data pengaduan terbanyak selama sepekan.
“Berdasarkan data yang dihimpun, pengaduan terbanyak pada periode ini masih didominasi oleh informasi terkait SPMB sebanyak 32 laporan, yang umumnya berkaitan dengan PIN yang belum muncul dan penerimaan jalur luar kota. Selain itu, laporan lainnya didominasi oleh pengajuan dan perbaikan data Akta Lahir sebanyak 21 laporan, informasi perubahan data dan status pencetakan KTP-el sebanyak 20 laporan, kendala layanan administrasi kependudukan sebanyak 15 laporan, serta jalan rusak sebanyak 14 laporan,” jelasnya, Jumat (19/06/26).
Iqbal menjelaskan, seluruh laporan yang masuk melalui LAKSA akan diteruskan dan dikoordinasikan kepada perangkat daerah terkait untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.
“Laporan yang masuk selanjutnya kami koordinasikan dengan OPD terkait untuk ditindaklanjuti secara langsung. Kami terus berupaya memastikan setiap laporan masyarakat dapat diproses secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi maupun pengaduan demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan LAKSA secara bijak dengan menyampaikan laporan yang jelas dan lengkap. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan Kota Tangerang yang lebih maju,” tambahnya.
Melalui layanan LAKSA, Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan cepat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
