PPID: Apa Itu Uji Konsekuensi Informasi?
Sebelum suatu informasi dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi.
Artinya, informasi publik tidak dapat begitu saja dinyatakan “dirahasiakan”. Ada proses dan pertimbangan yang harus dilakukan untuk memastikan pengecualian informasi memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengujian konsekuensi merupakan proses untuk menilai apakah suatu informasi dapat dibuka kepada publik atau perlu dikecualikan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi tersebut dibuka.
Dengan adanya proses tersebut, pengecualian informasi dilakukan melalui tahapan yang jelas, memiliki dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ketika suatu informasi dinyatakan dikecualikan, keputusan tersebut bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan melalui proses pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, terdapat empat hal yang perlu dilakukan, yaitu:
1. Mengidentifikasi informasi yang akan dikecualikan
PPID mengidentifikasi dokumen atau informasi yang di dalamnya terdapat informasi yang akan dikecualikan.
2. Mencatat informasi secara jelas dan terang
Informasi yang akan dikecualikan harus dicatat secara jelas dan terang agar objek informasi yang diuji dapat diketahui dengan pasti.
3. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian
PPID perlu mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian informasi. Dengan demikian, keputusan untuk mengecualikan informasi tidak dilakukan tanpa landasan hukum.
4. Menganalisis konsekuensi
PPID menganalisis dan mempertimbangkan konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi dibuka. Pertimbangan tersebut dilakukan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum, dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
